Bupati Buka Ruang Pengaduan untuk Masyarakat

Program ini memberikan ruang komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga segala permasalahan bisa diadukan agar segera mendapat direspons oleh dinas terkait. Kalangan dewan pun menilai positif program inovatif ini.

Program Kontak Bupati memberikan masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi, yang langsung menyasar pimpinan daerah. Setiap laporan yang masuk akan diteruskan langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sebagai tindak lanjut, Bupati Adi Arnawa mewajibkan setiap OPD membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang siap menangani berbagai permasalahan masyarakat di lapangan.

“Jangan sampai laporan dari masyarakat berhenti di meja saya. Harus ditindaklanjuti segera oleh OPD. Kalau tidak, ya kita pertanyakan kinerjanya. Saya ingin mereka bekerja cepat dan tepat,” tegas Bupati Adi Arnawa.

Bupati asal Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan ini juga menyatakan bahwa dirinya tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada OPD yang tidak merespons laporan masyarakat. Salah satu bentuk sanksi yang cukup mencolok adalah penundaan pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Kalau tidak ditindaklanjuti, ya TPP-nya bisa saya hold. Ini bentuk kontrol langsung terhadap kinerja,” ucapnya.

Anggota DPRD Badung I Nyoman Satria memgapresiasi inisiatif program Bupati Adi Arnawa yang membuka ruang komunikasi seperti ini. Menurutnya, ini merupakan bentuk keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi rakyat. “Program ini bagus, bapak Bupati sudah menyampaikan ke kami di fraksi. Masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan atau masukan. Jika petugas yang tidak bekerja secara maksimal bupati bisa menegur,” ujarnya, Kamis (22/5).

Bagi politisi PDIP asal Desa Mengwi tersebut, dengan pendekatan ini, Bupati Badung bisa menilai menilai kinerja OPD dan menangkal praktik pengangguran terselubung, khususnya di lingkungan pegawai pemerintah agar tidak hanya hadir secara administratif namun tidak produktif dalam menjalankan tugas. Namun, tentu harus berbasis fakta dan data, bukan asumsi. “Saat ini saya kira masih ada pengangguran terselubung. Pegawai datang hanya absen setelah itu pulang,” katanya.

Dengan hadirnya Kontak Badung, Satria berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan berorientasi pada hasil. Lebih jauh lagi, program ini diharapkan menjadi model partisipasi publik yang nyata dalam pembangunan daerah. “Yang kita perjuangkan adalah kualitas birokrasi yang berdampak langsung bagi rakyat. Kalau ada pengangguran terselubung, kita harus berani buka suara. Tapi tentu dengan cara yang konstruktif dan tidak merusak semangat pelayanan publik,” ujarnya.

Satria menambahkan, saat ini pihak eksekutif tengah mengembangkan aplikasi digital sebagai alat bantu untuk menilai kinerja para aparatur secara objektif. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan berdasarkan observasi di lapangan.

“Jangan sampai ada kesan masyarakat menghakimi. Tapi bila memang ada data valid, kita dukung agar pejabat yang tidak bekerja semestinya dievaluasi. Sebaliknya, yang benar-benar berdedikasi juga harus mendapat apresiasi. Jadi sangat tepat bagi OPD malas TPP-nya ditangguhkan,” kata Satria. 7 ind